Makalah Pengembangan Sumber Daya Manusia

                                                                                                                                                                               BAB I

            PENDAHULUAN

A.   Latar Belakang

Perkembangan ekonomi yang semakin pesat sekarang ini membuat para pemerintah dan organisasi (LSM) mulai berpikir bagaimana caranya agar Indonesia tetap stabil untuk bisa terus menyesuaikan diri dengan perkembangan ekonomi saat ini, apalagi di tahun 2016 ini di mana anggota ASEAN termasuk Indonesia menyepakati suatu perjanjian Masyarakat Ekonomi Asia (MEA). Hal tersebut dilakukan dengan dalih pengubahan ASEAN dengan menjadi suatu kawasan makmur, stabil dan sangat bersaing dalam perkembangan ekonomi yang berlaku adil dan dapat mengurangi kesenjangan dan kemiskinan sosial ekonomi. Yaitu dengan cara Negara yang termasuk kedalam anggota ASEAN bebas untuk berdagang, bekerja, investasi, produk, dan modal.

Melihat hal tersebut, khususnya di Indonesia dimana sumber daya manusia khususnya tenaga kerja yang masih belum mempunyai keahlian atau keterampilan dan pengangguran yang begitu banyak akan mengakibatkan kesenjangan bagi para tenaga kerja Indonesia dan bahkan tenaga kerja Indonesia akan tersingkirkan oleh ternaga kerja asing yang datang ke Indonesia. Dari Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa tingkat pengangguran di bulan Agustus tahun 2013 sampai bulan Agustus 2015 mengalami penurunan dan kenaikan. Dapat dilihat penggangguran di bulan Agustus tahun 2013 (7,41 juta orang), bulan Agustus tahun 2014 (7,24 juta orang), bulan Agustus tahun 2015 (7,56 juta orang)   . http://www.bps.go.id/Brs/view/id/1196. Maka dapat dilihat di tahun 2014 jumlah pengangguran mengalami penurunan, namun pada tahun 2015 mengalami kenaikan.

Dengan jumlah penganguran yang banyak, dan di mana jumlah penduduk Indonesia yang setiap tahunnya bertambah akan membuat semakin berat bagi bangsa Indonesia untuk mempersiapkan diri untuk mengahadapi MEA. Menurut Adam Smith (dalam Sanusi, 2004, hlm. 78) mengemukakan bahwa “buruh tahunan disetiap bangsa merupakan kekayaan yang pada mulanya sebagai pemasok bangsa dengan aneka kenyamanan hidup yang dibutuhkan." Jadi apabila setiap masyarakat mempuyai pekerjaan salah satunya sebagai seorang buruh, maka dapat menjadi suatu pemasokan bagi suatu bangsa dalam memenuhi kenyamanan hidup.

Melihat kondisi di atas maka pembangunan ketenagakerjaan mempunyai tujuan untuk menyediakan lapangan kerja dan lapangan usaha, sehingga setiap angkatan kerja memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 27 ayat (2) dan ini merupakan ciri khas dari sistem ekonomi kerakyatan. Selanjutnya dalam GBHN 1999-2004 diamanatkan bahwa pembangunan ketenagakerjaan di arahkan pada peningkatan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja, peningkatan pengupahan, penjaminan kesejahteraan, perlindungan ketenagakerjaan dan kebebasan berserikat.

Oleh karena itu, menanggapi hal tersebut penulis akan membuat makalah yang bejudul “Usaha-Usaha Pembangunan Sumber Daya Manusia”. Guna untuk memberikan penjelasan, cara, tujuan, dan manfaat dari usaha pembangunan sumber daya manusia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia (MEA)

B.    Rumusan Masalah

1.      Bagaimana kondisi ketenagakerjaan Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia (MEA)?

2.      Apa pengertian pengembangan sumber daya manusia?

3.      Bagaimana usaha pembangunan sumber daya manusia?

4.      Apa penjalasan dari teori Karl Marx tentang pembangunan?

5.      Apa tujuan pengembangan sumber daya manusia?

6.      Apa manfaat pengembangan sumber daya manusia?

C.   Tujuan Masalah

1.      Mengetahui kondisi ketenagakerjaan Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia (MEA)?

2.      Mengetahui maksud pengembangan sumber daya manusia.

3.      Mengetahui cara pembangunan sumber daya manusia.

4.      Mengetahui teori Karl Marx  tentang pembangunan.

5.      Mengetahui tujuan pengembangan sumber daya manusia.

6.      Mengetahui manfaat pengembangan sumber daya manusia.

D.   Manfaat

Dapat dijadikan sebagai suatu tolok ukur untuk menyiapkan sumber daya manusia yang siap dalam menghadapi perkembangan ekonomi saat ini seperti Marsyarakat Ekonomi Asia (MEA).

                                                                                                                                                                BAB II 

PEMBAHASAN

A.   Kodisi Ketenagakerjaan Indonesia dalam Menghadapi Masyarakarat Ekonomi Asia (MEA)

Indonesia dituntut mempersiapkan diri secara matang dalam menghadapi tantangan global ke depan. Jika tidak, maka akan berdampak bukan hanya dari hal kesejahteraan rakyat, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik, bahkan perusakan kultural.

Dari situs resmi news online http://news.okezone.com/read/2015/11/28/337/1257513/angka-pengangguran-di-indonesia-tertinggi-se-asean.  Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tantowi Yahya, mengakui, kesiapan Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) masih sangat minim. Padahal, diyakini, Indonesia akan menjadi pasar utama bagi berbagai produk dan jasa dari negara anggotanya."Jangan sampai kita jadi bulan-bulanan, dikepung dan dibanjiri oleh produk-produk mereka tanpa kita mendapatkan manfaat," kata Tantowi dalam seminar umum bertema 'MEA: Antara Nasionalisme dan Pasar Bebas Tenaga Kesehatan' di Universitas MH Thamrin. Pada seminar yang digagas Developing Countries Studies Center (DCSC) dan Universitas MH Thamrin, ini Tantowi juga menjelaskan, jika tidak ada persiapan matang untuk menghadapi tantangan itu maka justru akan menciptakan risiko ketenagakerjaan bagi negeri ini. Mengingat tenaga kerja nasional masih kalah bersaing. "Pengangguran di Indonesia tertinggi di antara 10 negara Asean anggota MEA lainnya. Kemudian, sektor informal masih mendominasi lapangan pekerjaan. Di mana sektor ini justru belum mendapat perhatian dari pemerintah," sesalnya, Jakarta, Sabtu (28/11/2015).

Berdasarkan pernyataan tersebut, Indonesia khususnya pemerintah harus bisa menyiapkan dan membangun sumber daya manusia yakni para tenaga kerja Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) supaya Negara kita tidak menjadi tamu di Negara sendiri. Oleh karena itu, tidak hanya pemerintah saja tetapi dalam hal ini organisasi (LSM) yang bergelut di bidang ekonomi harus ikut berperan dalam menyiapkan dan membangun sumber daya manusia yang mampu bersaing di dunia kerja serta dapat mengembangkan keterampilannya supaya dapat bekerja.

Dengan adanya persiapan dan pembangunan sumber daya manusia yang dilakukan baik oleh pemerintah dan organisai (LSM) dapat mengurangi jumlah pengangguran dan dapat memberikan bekal keterampilan serta dapat menjadikan masyarakat Indonesia siap untuk bersaing dan siap pula untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia (MEA).

B.    Pengembangan Sumber Daya Manusia

1.     Pengertian Pembangan Sumber Daya Manusia

Samsudin (2010, hlm. 107) mengemukaka bahwa “Pengembangan  sumber daya manusia adalah penyiapan manusia atau karyawan untuk memikul tanggung jawab lebih tinggi dalam organisasi atau perusahan.” Pengembangan atau pembangunan manusia berhubungan erat dengan peningkatan kemampuan intelektual yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang lebih baik. Pembangunan sumber daya manusia berpijak pada fakta bahwa setiap tenaga kerja membutuhkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang lebih baik. Pembangunan lebih terfokus pada kebutuhan jangka panjang dan hasilnya hanya dapat diukur dalam waktu jangka panjang. Juga membantu para karyawan untuk mempersiapkan diri dalam mengahdapi perubahan pekerjaan atau jabatan yang diakibatkan oeh oleh adanya teknologi baru atau pasar produk baru.

usaha-usaha pembangunan pada umunya diarahkan untuk mengembangkan nilai-nilai dan sikap-sikap dalam masyarakat yang lebih kondusif bagi pembaharuan, pembangunan dan pembinaan bangsa. Dalam hal ini termasuk pengembangan motivasi kegairahan usaha yang bersifat produktif. Usaha dalam bidang ekonomi ditunjukan untuk menambah peralatan modal dan keterampilan agar satu sama lain dapat saling mendukung usaha-usaha dalam peningkatan pendapatan perkapita serta produktivitas perkapita. Proses pembangunan suatu bangsa yang pada hakikatnya merupakan suatu perjuangan dari bangsa tersebut dalam menghadapi keterbelakangan dan hambatan-hambatan di berbagai bidang, baik bidang ekonomi, politik, maupun sosial budayanya.

Menurut  Samsudin (2010, hlm. 108) peningkatan efisiensi dan produktivitas sumber daya manusia dapat dicapai dengan cara meningkatkan:

a.       Pengetahuan karyawan;

b.      Keterampilan karyawan;

c.       Sikap dan tangung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya.

C.   Usaha Pembangunan Sumber Daya Manusia

Usaha pembangunan sumber daya manusia dapat dilakukan oleh pemerintah dan dapat dilakukan oleh organisasi (LSM). Dengan itu, maka usaha pembangunan sumber daya manusia dapat berjalan dengan baik demi dapat menjadikan masyarakat memiliki kompetensi yang diharapkan di bidang ekonomi, politik, maupun sosial dan budaya.

1.     Usaha Pembangunan Sumber Daya Manusia oleh Pemerintah

Subandi (2011, hlm. 81) mengemukakan bahwa “Pembangunan Sumber Daya Manusia dapat dilakukan dengan perbaikan akses terhadap konsumsi pelayanan sosial (pendidikan, kesehatan, dan gizi) merupakan strategi pemerintah yang cukup penting untuk mengurangi kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan penduduk Indonesia.” Untuk meningkatkan kualitas pelayan tersebut dibutuhkan investasi modal insani yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas golongan miskin.

Investasi dalam bidang pendidikan (formal dan non-formal) berperan penting dalam mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang, baik secara langsung melalui produktivitas dan efisiensi, maupun secara langsung memberi pelatihan kepada golongan miskin dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas mereka, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan mereka. Investasi bidang kesehatan juga merupakan kebijakan penting untuk mengurangi kemiskinan. Dan investasi di bidang gizi juga merupakan sesuatu yang penting bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya guna mengurangi kemiskinan.

2.     Usaha Pembangunan Surber Daya Manusia oleh Organisasi (LSM)

Semakin diakui bahwa kesuksesan pembangunan bergantung tidak hanya pada sektor swasta dan dinamis dan sektor publik yang efisien, tetapi juga pada sektor masyrakat yang aktif. Hanya mengandalkan pada dua sektor pertama saja belumlah cukup. Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith (2006, hlm. 43) mengemukakan bahwa “Organisasi yang ada di sektor masyarakat (LSM) atau non-govermental organizations (NGO) dalam konteks pembangunan tetapi juga disebut sebagai organisasi nirlaba, sukarela, independen, masyarakat sipil, atau organisasi masyarakat.”

Organisi (LSM) umumnya memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat agar dapat menjadi karyawan yang diharapkan guna dalam pembangunan sumber daya manusia. Pendidikan berbeda dengan pelatihan. Pendidikan lebih bersifat filosofis dan teoritis. Samsudin (2010, hlm. 110) mengemukakan bahwa “pendidikan dan pelatihan memiliki tujuan yang sama, yaitu pembelajaran.” Dalam pembelajaran terdapat pemahaman, maka dengan pemahaman tersebut karyawan dimungkinkan dapat menjadi seorang innovator, pengambil inisiatif, pemecah masalah yang kreatif, dan menjadi karyawan yang efektif dan efisien dalam melakukan pekerjaan.

Pelatihan merupakan bagaian dari pendidikan. Samsudin (2010, hlm. 110) mengemukakan bahwa “Pelatihan bersifat spesifik, praktis dan segera. Spesifik  berarti pelatihan berhubungan dengan bidang pekerjaan yang dilakukan. Praktis dan segera berarti yang sudah dilatihkan dapat dipraktikan.” Jadi pelatihan dimaksudkan untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan kerja dalam waku yang relatif singkat (pendek), guna untuk menyiapkan karyawan agar dapat melakukan pekerjaan yang dihadapinya.

Berdasarkan kategori karyawan, pelatihan dapat berupa program orientasi karyawan baru, pelatihan umum secara ekstensif, pelatihan job spesifik, praktik, pelatihan peralatan, dan prosedur operasi. Apabila hal tersebut dapat dilaksanakan dengan baik maka karyawan akan siap baik fisik maupun mental dalam mengahadapi dunia kerja yang sesuai dengan perkembangan jaman saat ini.Agar pemberian pelatihan kepada karyawan dapat berjalan dengan baik maka diperlukan metode dan strategi yang cocok untuk membantu terwujudnya pelatihan yang efektif dan efisien.

a.       Metode pelatihan

Menurut Dale Yodar (dalam Samsudin, 2010, hlm. 111) metode pelatihan dappat dibagi menjadi dua kategori sebagai berikut:

1)      In house atau on-site training

In-housen training (IHT) berupa on the job training, seminar aau lokakarya, insruksi lewat media (video, tape, dan satelit), dan instruksi yang berbasis computer.

2)      External atau outsite training

External training terdiri dari kursus, seminar, dan lokakarya yang diselenggarakan oleh asosiasi professional dan lembaga pendidikan.

b.      Strategi pelatihan

Menurut Goestech dan Davis (dalam samsudin, 2010, hlm. 120) ada lima macam strategi untuk memaksimalkan sumber daya pelatihan, yaitu sebagai berikut:

1)      Membentuk kualitas dari awal (Do it right from frist time)

2)      Merancang dari yang kecil. Jangan coba untuk menyelenggarakan pelatihan bagi semua orang mengenai segala. Buat kegitan yang spesifik dengan tujuan yang spesifik pula.

3)      Berfikir kreatif. Jangan menggangkap pendekatan konvensional adalah hal yang terbaik. Penggunaan video interaktif one an one peer training mungkin lebih efektif untuk keadaan tertentu.

4)      Melihat-lihat dahulu. Sebelum membeli jasa pelatihan, lakukan analisis menyeluruh terhadap tujuan pekerjaan yang spesifik. Putuskan apa yang diinginkan dan yakinkan perusahaan yang diajak dalam perjanjian tersebut.

5)      Preview dan customize. Hindari membeli produk pelatihan (video,  manual, dan lain-lain) tanpa meninjau manfaatnya terlebih dahulu.

Menurut Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith (2006, hlm. 46) Sedikitnya ada tujuh keunggulan kompratif organisasional yang tumpang tindih dan saling memperkuat untuk LSM internasional atau nasional atau organisasi lokal seperti federasi organisasi yang berbasis masyarakat:

a.       Inovasi. LSM dapat memainkan peran penting dalam perancangan dan implementasi berbagai program yang berfokus pada pemberantasan kemiskinan dan tujuan pembangunan yang lain. Sebagai contoh, LSM yang bekerja langsung dengan orang miskin dapat menyusun program yang baru dan lebih efektif yang menjangkau masyrakat miskin, yang ditunjang oleh hubungan kerja yang erat ini. Perusahaan individual yang beroriantasi laba mungkin kurang terdorong untuk menciptakan inovasi pemberantasan kemiskinan, terutama ketika bentuk inovasi yang efektif tersebut sangat sulit diantisipasi karena tidak ada permintaan proposal yang dapat ditulis untuk merangsang inovasi tersebut. Dalam banyak kasus, pemerintah mempunyai keunggulan untuk menciptakan program yang mapan. Namun pemerintah kurang berhasil dalam menciptakan inovasi program yang signifikan, dibandingkan dengan (atau setidaknya tanpa dukungan dari) sektor LSM. Secara umum, pemerintah cenderung untuk menasarkan pelayanan yang seragam, padahal kaum miskin mempunyai kebutuhan khusus yang berbeda dengan sebagian besar penduduk. Sering kali program pemerintah tidak menjangkau keluarga-keluarga termiskin. Sejumlah inovasi yang terpenting dalam program pemberantasan kemiskinan (misalnya pembiayaan mikro atau microfinance) dirancang dan awalnya dikembangkan oleh LSM domestik dan internasional. Dalam bidang pendidikan, misalnya, LSM telah merintis pendidikan nonformal, kampanye pemberantasan buta hurup dimasyrakat, teater edukasi di pedesaan, pemakaian teknologi komputer di daerah kumuh perkotaan, dan perjemaahan vidio musik pusat komunitas untuk tujuan pendidikan.

b.      Fleksibilitas program. Sebuah LSM dapat menangani masalah pembangunan yang dipandang penting oleh masyrakat tempatnya bekerja. Pada prinsipnya, sebuah LSM tidak dihambat oleh batas kebijakan publik atau agenda lain seperti proritas bantuan luar negeri dari negara donor atau oleh program pemerintah lokal atau nasional. Bahkan, LSM nasional (seperi BRAC, dalam studi kasus bab ini) padamh prinsipnya juga tidak terhambat oleh prefrensi LSM internasional (dan sebaliknya). Lagi pula, begitu solusi potensial terhadap masalah pembangunan telah diidentifikasi, LSM mempunyai fleksibilitas yang lebih besar dalam. Menyesuaikan stuktur programnya daripada jika program tersebut dijalankan oleh pemerintah. Fleksilibitas dapat diartikan sebagai inovasi lokal atau adaptasi kecil dari inovasi program untuk memenuhi kebutuhan khusus.

c.       Pengetahuan teknis khusus. LSM nasional dan internasional dapat menjadi gudang keahlian teknis dan pengetahuan khusus dari pada pemerintah (atau perusahaan) lokal. Khusnya, LSM international dapat menarik pengalaman banyak Negara yang mungkin dapat memasarkan berbagai kemungkinan model-model maupun solusi untuk masalah kemiskinan yang dihadapi oleh Negara manapun.

d.      Barang publik lokal yang dibutuhkan masyarakat. Barang dan jasa yang bersaingan tetapi juga dapat dikecualikan, termasuk yang ditargetkan pada penduduk yang terisolasi secara sosial, mungkin paling baik jika dirancang dan disediakan oleh LSM yang mengetahui dan bekerja bersama dengan kelompok-kelompok ini. Contohnya dapat meliputi kesehatan publik lokal, pendidikan informal, penyediaan fasilitas telekomunikasi dan komputer di kampung terpencil kodifikasi dan peraktik-peraktik hokum tradisional dan pemeritahan, penciptaan pasar lokal, pemetaan masyarakat dan registrasi hak milik dan negoisasi masyarakat dengan pemerintah.

e.       Perancangan dan implementasi manajemen sumber daya barang milik bersama. LSM, termasuk OBM lokal, dapat memainkan peran penting dalam manajemen barang milik bersama dan penyedian barang publik lokal yang dibutuhkan. Di semua negara-negara berkembang, pemerintah maupun sektor swasta tidak mempunyai rekam jejak yang baik dalam menjamin kelestarian hutan, daun, area pembudidayaan ikan ditepi pantai, padang rumput, dan barang milik bersama yang lain.

f.       Kepercayaan dan kredibilitas. Dalam praktiknya, LSM mempunyai keunggulan lain dibandingkan pemerintah dalam memperoleh kepercayaan dan memberikan pelayanan yang efektif kepada kelompok-kelompok yang mempunyai kebutuhan khusus, terutama golongan yang amat sangat miskin. Kehadiran LSM di tempat itu dan kedekatan hubungannya dengan masyrakat, interaksi dan komunikasi yang erat, dan peluang partisipasi yang lebih besar dapat menumpuhkan kepercayaan di antara penduduk miskin dan yang lain. Meskipun dalam negara demokrasi yang terdesentralisasi dan inklusif secara sosial, sebuah pemerintahan yang terpilih setidaknya sama dipercayanya dengan LSM yang "tidak terpilih", pemerintah dalam banyak negara berkembang mungkin hanya demokraktis dalam teori saja.

g.      Representasi dan advokasi. LSM dapat mempunyai keunggulan dalam memahami kebutuhan kaum miskin, yang sering dikecualikan dari proses politik dan bahkan dari pertimbangan masyrakat lokal. LSM dapat memainkan peram dalam menampung preferensi individu dan oleh karenanya menjadi perwakilan dari kebutuhan masyrakat. Selama LSM mempunyai pemahaman yang lebih baik tentang jebakkan kemiskinan lokal, mereka semestinya berada dalan posisi yang mewakili kebutuhan kaum miskin secara lebih efektif. Tanggung jawab ini mencerminkan peran advokasi LSM, termasuk OBM, dalam menyuarakan kebutuhan kaum miskin dan masyarakat yang terpinggirkan secara sosial.

D.   Teori Pembangunan

Menurut Karl Marx (dalam Subandi, 2011, hlm. 46) membagi evolusi perkembangan masyarakat menjadi tiga, yaitu di mulai dari feodalisme, kapitalisme, dan kemudian yang terakhir adalah sosialisme. Perkembangan masyarakat ini akan sejalan dengan proses pembangunan yang dilaksanakan. Masyarakat feodalisme mencerminkan kondisi di mana perekonomian yang ada masih bersifat tradisional. Pada masa kapitalisme para pengusaha merupakan pihak yang memiliki posisi tawar menawar relatif tertinggi terhadap pihak lain khususnya buruh. Sosialisme atau sosialis adalah sistem sosial dan ekonomi yang ditandai dengan kepemilikan sosial dari alat-alat produksi dan manajemen koperasi ekonomi, serta teori politik dan gerakan yang mengarah pada pembentukan sistem tersebut

 Dengan demikian eksploitasi terhadap buruh dan peningkatan pengangguran yang diakibatkan substitusi tenaga manusia dengan mesin (input padat modal), yang akhirnya menyebabkan terjadinya revolusi sosial yang dilakukan oleh kaum buruh. Fase ini merupakan tonggak baru munculnya suatu tatanan sosial alternatif di samping masyarakat kapitalis, yaitu tata masyarakat sosialis. Pemupukan modal dalam sistem kapitalis akan diganti dengan pemerataan kesempatan pemilikan sumber daya, sifat individualis berubah menjadi sistem kemasyarakatan sosialis.

Teori pembangunan yang dikemukakan oleh Karl Marx mendasarkan argumennya pada asumsi bahwa masyarakat pada dasarnya terbagi menjadi dua golongan, yaitu: masyarakat pemilik tanah dan masyarakat yang bukan pemilik tanah, masyarakat pemilik modal dan masyarakat bukan pemilik modal. Di mana kedua kelompok tersebut sebenarnya terjadi konflik kepentingan. Hal ini didasari pola berpikir Karl Marx yang selalu mendasarkan teorinya pada kondisi pertentangan antar kelas di masyarakat. Dengan demikian teori Karl Marx ini justru banyak menyumbang terhadap kelanggengan kehidupan ekonomi kapitalis.

E.    Tujuan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan sumber daya manusia jangka panjang adalah aspek yang semakin penting dalam organisasi atau perusahaan. Pengembangan sumber daya manusia dalam oraganisasi dapat mengurangi ketergantungan organisasi untuk menarik anggota baru atau karyawan baru. Pengembangan sumber daya manusia juga merupakan suatu cara yang efektif guna menghadapi tantangan dan peluang yang dihadapi.

Samsudin (2010, hlm. 108) mengemukan bahwa “tujuan pokok program pengembangan sumber daya manusia adalah meningkatkan kemampuan, keterampilan, sikap, dan tanggung jawab karyawan sehingga lebih efektif dan efesien dalam mencapai sasaran program dan tujuan organisasi.”

Andrew E. Sikula (dalam Samsudin, 2010, hlm.  108) menyebutkan delapan jenis tujuan pengembangan sumber daya manusia, yaitu sebagai berikut:

a.       Productivity (dicapainya produtivitas personel dan organisasi)

b.      Quality (meningkatkan kulitas produk)

c.       Human resources planning (melaksanakan perencanaan sumber daya manusia)

d.      Moral (meningkatkan semangat dan tangung jawab personel)

e.       Healty and safety (memelihara kesehatan mental dan fisik)

f.       Obsolescence prevention (mencegah menurunnya kemampuan personel)

g.      Personel growth (meningkatkan kemampuan individual personel) 

F.    Manfaat Pengembangan Sumber Daya Manusia

John H. proctor dan Wiiliam M. Thorton (dalam Samsudin, 2010, hlm. 109) menyebutkan terdapat 13 manfaat penegmbangan sumber daya manusia, yaitu sebagai berikut:

a.       Meningkatkan kepuasaan para karyawan.

b.      Penguran pemborosan.

c.       Mengurangi ketidak hadiran pegawai.

d.      Memperbaiki metode dan sistem kerja.

e.       Meningkatkan tingkat penghasilan.

f.       Mengurangi biaya lembur.

g.      Mengurangi biaya pembiayaan mesin-mesin.

h.      Mengurai keluhan pegawai.

i.        Mengurangi kecelakaan kerja.

j.        Memperbaiki komunikasi.

k.      Meningkatkan pengetahuan pegawai.

l.        Memperbaiki moral pegawai.

m.    Menimbulkan kerja sama yang baik.

                                                                                                                                                                           BAB III

PENUTUP

A.   Kesimpulan

Pembangunan sumber daya manusia adalah upaya menyiapkan masyarakat atau karyawan agar dapat memiliki kompetensi yang baik dan agar dapat bertanggung jawab terhadap suatu pekerjaanya. Dan usaha pembangunan sumber daya dapat dilakukan oleh pemerintah dan oleh organisasi (LSM)

B.    Saran

Pemerintah atau organisasi harus bisa bersama-sama saling melengkapi dan saling bekerja sama didalam melaksankan pembangunan sumber daya manusia agar masyarakat siap baik dalam bidamg ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Daftar Pustaka

Samsudin, Sadali. (2010). Manajamen Sumber Daya Manusia. (edisi ketiga). Bandung: PT. Pustakaka Setia

Subandi. (2011). Ekonomi Pembangunan. Bandung: Alfabeta

Michael, P. Todaro. & Stephen, C. Smith. (2006). Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Erlangga.

Sanusi, Bachrawi. (2004). Pengantar Ekonomi Pembangunan. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

2015. Angka Pengangguran di Indonesia Tertinggi se-ASEAN. http://news.okezone.com/read/2015/11/28/337/1257513/angka-pengangguran-di-indonesia-tertinggi-se-asean, diakses pada tanggal 26 Februari 2016.

Badan Pusat Statistik. 2015. Agustus 2015: Tingkat Penganguran Terbuka (TPT) Sebesar 6,18 Persen. http://www.bps.go.id/Brs/view/id/1196, diakses pada tanggal 24 Februari 2016.